Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman berfoto bersama usai melakukan pengawasan aktivitas pengeboran panas bumi yang dilakukan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman didampingi oleh Anggota Komisi VII Yulian Gunhar, Lamhot Sinaga, Hendrik Sitompul dan Nasril Bahar melakukan pengawasan langsung di lapangan, aktivitas pengeboran panas bumi yang dilakukan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Kunjungan Kerja Spesifik ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan SMGP di Jakarta tanggal 23 Mei 2022 yang lalu terkait kejadian semburan liar (blow out) yang diikuti dengan keluarnya gas H2S ketika berlangsung pengeboran sumur panas bumi T-12 pada tanggal 24 April 2022.

Sesuai dengan amanah konstitusi dalam menjalankan pengawasan, Komisi VII mengambil langkah konret demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelancaran aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Maman menjelaskan fokus penting kunjungan kerja ini untuk mengamankan kepentingan pengembangan industri Geothermal di Indonesia dan memastikan persoalan masyarakat yang terkena dampak bisa terselesaikan semuanya.

”Pihak perusahaan tadi sudah setuju dengan apa yang kami sampaikan, namun itu semua kan butuh proses. Ini akan kami kawal hingga tuntas, fokus kami masyarakat bisa nyaman dengan keberadaan perusahaan ini,” papar Maman di hadapan masyarakat yang menuntut haknya kepada Perusahaan serta Pemerintah dan Forkopinda yang bertanggung jawab langsung di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat (10/6/2022).

Komisi VII telah menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, kunjungan ini merupakan agenda untuk mencari solusi atas insiden yang beberapa kali terjadi di Madina oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini. Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga selaku Anggota Dewan dapil setempat pun akan berusaha mengawal kepentingan semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat setempat, kelancaran industri, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kunjungan Kerja Spesifik ini diwarnai dengan kerumunan masyarakat setempat yang menuntut haknya atas aktifitas pertambangan di daerah tersebut. Masyarakat yang berdekatan dengan area pertambangan merasa berhak atas jaminan kesehatan, keselamatan, dan pemberdayaan. Menginat aktivitas pertembangan tersebut juga bisa menimbulkan resiko.

Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution bersama Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis SH, serta jajaran forkopinda Dandim 0212/Tapsel Letkol Rooy Chandra Sihombing, Waka Polres Madina Kompol Agus Maryana, Dirjen EBTKE KESDM RI, Deputi Operasi SKK Migas, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara dan beberapa OPD Pemkab Madina.

Atika menyampaikan sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar mementingkan kepentingan masyarakat serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat setempat. Sementara Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis menilai SMGP akan melakukan restrukturisasi SOP dan akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang terjadi pada insiden di SMGP.

Tim Kunjungan Komisi VII telah meninjau beberapa titik pengeboran, seperti di Wel Pad Tanggo. Masyarakat setempat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan dan menaruh harapan besar agar aspirasi dapat diperjuangkan semaksimal mungkin. (eko/aha)